Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan daerah. Pemko Padang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan membanggakan ini menjadi opini WTP yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi tersebut selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersamaan dengan tujuh kepala daerah lainnya di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (29/5/2026).

Turut hadir menyaksikan momen penting ini Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang serta tim pemeriksa BPK Sumbar atas sinergi yang terbangun dengan baik selama proses audit berlangsung.

Menurut Maigus, opini WTP ini bukan sekadar capaian administratif di atas kertas, melainkan indikator nyata dari komitmen Pemko Padang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan strategis yang diusung bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran.

“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus Nasir usai menerima laporan.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang andal ini merupakan implementasi nyata dari Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah” yang menjadi fokus utama dalam masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Fadly Amran.

“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Progul Padang Amanah. Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Meskipun kembali meraih opini WTP, Pemko Padang tidak ingin berpuas diri. Maigus menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi internal untuk pembenahan yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta membangun birokrasi yang bersih dan responsif.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, dalam sambutannya menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, ia juga mengingatkan bahwa esensi dari pemeriksaan ini adalah dampak nyata bagi tata kelola di lapangan.

“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan," pungkas Sudarminto.

(Sumber : https://padang.go.id/berita/komitmen-padang-amanah-pemko-padang-raih-opini-wtp-12-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri)