21 Jul 2024 | 18:13

Beranda / Sekilas Tentang BPKAD Kota Padang

Sekilas Tentang BPKAD Kota Padang

Admin

01 Jan 2018

2864 x dibuka

BPKA Kota Padang merupakan Badan/SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Sebelumnya BPKA Kota Padang merupakan SKPD yang bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, namun seiring dengan kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dan organisasi, maka DPKA Kota Padang dipecah menjadi dua SKPD yakni BPKAD Kota Padang yang dibentuk dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. BPKA berganti nomenklatur dari BPKA menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Padang setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dengan bergantinya nomenklatur BPKA menjadi BPKAD ini, maka diperlukan revisi Rencana Strategis BPKA tahun 2015-2019 Kota Padang sesuai dengan tupoksi organisasi yang diamanahkan melalui Peraturan Daerah.

BPKAD Kota Padang sesuai Tupoksi yang telah ditetapkan berkewajiban untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Dalam tangka melaksanakan kewajiban tersebut, maka BPKAD Kota Padang menyusun rencana strategis untuk dapat menentukan arah pengembangannya dalam meningkatkan kinerja SKPD khususnya dan pemerintah daerah pada umunyanya. Rencana strategis ini disusun berorientasi pada proses dan hasil dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD Kota Padang 2014-2019 dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang tersedia.

BPKAD Kota Padang memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sebagian telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Padang. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka BPKAD Kota Padang  harus memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKAD, dimana semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPKAD berkewajiban menyusun Revisi Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana Strategis BPKAD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD untuk jangka waktu 2018 - 2019, dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25 ).

 

 

Bagikan :